Berita

Terjalnya Kesejahteraan Nelayan

Industri kelautan dan perikanan begitu gencar meningkatkan produksinya. Menjual Sumber Daya Ikan (SDI), baik secara lokal maupun export.

Walaupun saat ini pandemic Covid 2019 terjadi. Secara tren terus meningkat.

Berdasarkan Mogabay data 2016 Pada kuartal pertama sebesar 1,2 juta metric ton, salah satu produksi terbesar yakni industry perikanan menguat sebesar Rp Triliun dengan pertumbuhan senilai US$1 miliar dibandingkan Kuartal terakhir 2019.

Meski secara jor-joran menumbuhkan bisnis kelautan dan perikanan, nelayan dianggap belum secara signifikan berada pada level makmur dan sejatera, sehingga harus benar-benar diatur secara ketat di Indonesia.

Sesuai amanat pemanfaatan SDI kelautan dan perikanan diatur dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana pada ayat B menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.

Salah satu metode supply change yang dilakukan oleh industry perikanan yakni membangun multi market dari masyarakat untuk usaha/bisnis. Salah satu system pemasaran industry perikanan di Indonesia yakni middle man (pengepul) dan tenggkulak, tidak luput dijadikan sebagai wadah pasar perikanan. Pada 2013, sempat memperkuat sector perikanan untuk membuat nelayan sejatera dengan berlakunya moratorium eks kapal asing dengan ukuran di atas 30 gross ton, sehingga menjadi angina segar nelayan dalam sector rill kelautan dan perikanan.

Upaya mendobrak indicator kesejateraan nelayan dalam usaha Kelautan dan perikanan, , dimana nelayan lebih cendrung sebagai pekerja. Tingginya jumlah pengepul (middle man) dalam suaha perikanan membuat arah keuntungan hanya berpihak kepada pengusaha. Sedangkan nelayan cendrung hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari –hari. Sebagian besar nelayan, bahkan tidak mendapat pendampingan, asuransi dan harga yang lebih berpihak.

Terkait kegiatan bisnis kelautan dan perikanan yang masih memberikan tekanan kepada nelayan, Menteri Kelautan dan perikanan, Edy Prabowo menyatakan untuk apa ada KKP jika nelayan tidak diperhatikan, Jawa Timur, Rabu (8/7).

Menyikapi usulan tersebut, Dirut Perum Perindo Farida Mukodompit menjelaskan, penyerapan hasil perikanan segera dilakukan melalui 23 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, Perindo juga akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memperluas penyerapan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *